BeritaTerkiniIndonesia -- Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai rencana. Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta Kepala Otorita IKN (OIKN) untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun guna mendukung percepatan pembangunan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merealisasikan proyek strategis nasional yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.
Permintaan tambahan anggaran ini diajukan untuk membiayai berbagai aspek pembangunan, termasuk infrastruktur dasar, fasilitas umum, serta perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri yang akan bertugas di IKN. Pemerintah menargetkan agar tahap awal pembangunan bisa selesai sesuai jadwal agar dapat digunakan dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2024.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa keberlanjutan proyek IKN adalah prioritas nasional. Ia menyebut bahwa investasi yang digelontorkan bukan hanya untuk membangun kota baru, tetapi juga untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, pemerataan pembangunan di Indonesia dapat semakin terealisasi.
Sementara itu, Kepala OIKN menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengajukan anggaran tambahan sesuai dengan permintaan pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa dana tersebut akan digunakan secara transparan dan efektif agar proyek IKN berjalan sesuai rencana. Pemerintah juga membuka peluang bagi investor dalam negeri maupun asing untuk berkontribusi dalam pengembangan kota baru ini.
Namun, permintaan tambahan anggaran ini menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat. Sebagian pihak mendukung langkah pemerintah karena dinilai akan mempercepat pembangunan IKN dan meningkatkan daya tarik investasi. Di sisi lain, ada juga yang mengkritisi besarnya anggaran yang terus meningkat sejak awal proyek ini dicanangkan.
Pemerintah berjanji akan mengawasi penggunaan anggaran secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut serta dalam mengawal proyek ini guna memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan tidak merugikan keuangan negara.
Dengan tambahan anggaran yang diajukan, proyek IKN diharapkan dapat terus berlanjut dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Pemerintah optimis bahwa pembangunan ini akan membawa manfaat besar bagi Indonesia dalam jangka panjang, baik dari segi pemerataan ekonomi maupun efisiensi pemerintahan.